Menanti ketegasan Jokowi hadapi ocehan Freeport

pizap-com14879005818451

liga99blog.wordpress.com – Pemerintah resmi memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke PT Freeport Indonesia sebagai pengganti perjanjian Kontrak Karya (KK). Pengubahan status tersebut akibat imbas dari pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017.

Pelarangan ekspor konsentrat ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Di mana pasal 170 UU Minerba, perusahaan tambang pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu 5 tahun sejak UU disahkan.

Artinya, 2014 lalu, Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. Status IUPK diberikan agar Freeport kembali diizinkan melakukan ekspor konsentrat kembali asal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Namun Freeport dengan tegas menolak keputusan sepihak adanya pengubahan KK menjadi IUPK. Raksasa tambang asal AS ini hanya mengikuti aturan yang dibuat Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said pada 2015 lalu.

Keputusan pemberian IUPK ini merupakan tindak lanjut atas pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017. Freeport sendiri dinilai tak mendukung upaya pertambahan nilai dari usaha pertambangan melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Padahal, pembangunan smelter ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Di mana, adalam aturan itu, perusahaan KK harus membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun usai UU diterbitkan. Artinya, Freeport harus membangun smelter pada 2014 lalu.

Freeport resmi menolak pemberian IUPK ini. Pemberian izin ini jelas mengganggu operasional Freeport. Bahkan, Freeport berencana melakukan pengurangan pegawai atas keputusan ini.

“Saya telah berada di Jakarta selama beberapa hari untuk menangani berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Perusahaan sehubungan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ekspor konsentrat. Bersama tim manajemen kami dan beberapa tokoh masyarakat setempat, kami terus bekerja sama untuk melindungi kepentingan perusahaan dan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan kami yang berharga,” kata Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.

Dia menambahkan, hukum di Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional, bahwa suatu kontrak merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang berkontrak tersebut dan kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian.

“Freeport telah dengan itikad baik berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat Pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama yang memberikan Freeport hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya, konsisten dengan surat jaminan dari Pemerintah kepada PTFI tanggal 7 Oktober 2015,” jelasnya.

Dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya, Pemerintah meminta agar Freeport mengakhiri Kontrak Karya 1991 agar memperoleh suatu izin operasi yang tidak pasti dan persetujuan ekspor jangka pendek.

“Kami tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh Kontrak Karya yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi Perusahaan kami dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham kami,” ujarnya.

Sambungnya saat ini PT. Freeport Indonesia sangat menanti Kepastian hukum dan fiskal untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan kami di lokasi terpencil operasi kami di Papua.

Berdasarkan Kontrak Karya, Freeport telah melakukan investasi USD 12 miliar dan sedang melakukan investasi sebesar USD 15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah. Freeport juga telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia.

“Berdasarkan Kontrak Karya, Pemerintah telah menerima 60 persen manfaat finansial langsung dari operasi kami. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen yang dibayarkan kepada Pemerintah sejak 1991 telah melebihi USD 16,5 miliar,” kata Richard.

Sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima USD 10,8 miliar dalam bentuk dividen. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen di masa mendatang yang akan dibayarkan kepada Pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi USD 40 miliar.

Sebagai informasi, pada tanggal 17 Januari 2017, PTFI telah menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya oleh Pemerintah. PTFI menyampaikan harapan dengan sungguh-sungguh bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan Pemerintah dapat diselesaikan tapi dengan mencadangkan hak-hak sesuai Kontrak Karya berhadapan dengan Pemerintah, termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan memperoleh ganti rugi yang sesuai.

“Karena Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya, akan terjadi konsekuensi-konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tersebut.”

Selain itu, Freeport pun mengancam akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s